Aturan membantu upaya bunuh diri akan diberlakukan di Inggris juga di negara lain, demikian Direktur kantor Jaksa Penuntut membenarkan.
Keir Stamer QC berbicara setelah seorang perempuan yang menderita penyakit multiple sclerosis menorehkan sejarah hukum dengan memenangkan gugatan di pengadilan untuk mendapatkan jaminan hukum terkait upaya membantu tindakan bunuh diri.
Debbie Purdy ingin tahu apakah suaminya akan dipenjara bila membantu dirinya mengakhiri hidup di Swiss.
Sebelumnya diduga bahwa aturan baru terkait hal ini hanya berlaku untuk mereka yang pergi ke luar negeri untuk mengakhiri hidup.
Lebih dari 100 orang dari Inggris pergi ke klinik Dignitas di Swiss untuk meninggal, namun tak ada seorang pun yang dituntut sejauh ini.
Namun dibawah aturan hukum Bunuh Diri 1961 yang berlaku untuk Inggris dan Wales, mereka yang membantu upaya bunuh diri orang lain, bisa dituntut dan dihukum penjara hingga 14 tahun lamanya.
Purdy, dari Undercliffe di Bradford, West Yorkshire, mendaftarkan gugatannya ke pengadilan tertinggi di Inggris setelah pengadilan tinggi setempat dan Majelis Banding mengatakan bahwa gugatan ini harus dialamatkan pada Parlemen, bukan pada pengadilan, untuk mengubah undang-undangnya.
Pekan lalu para anggota Majelis Tinggi parlemen Inggris setuju bahwa perubahan undang-undang memang wewenang Parlemen, namun menguatkan argumen Purdy bahwa Jaksa Penuntut Umum harus memuat secara tertulis faktor-faktor yang dianggap relevan untuk menentukan apakah akan menuntut atau tidak.
Starmer mengatakan pada koran Daily Telegraph: "Aturan ini akan berlaku untuk semua kasus bantuan terhadap upaya bunuh diri. Prinsip luas yang sama berlaku. Seluruhnya harus memenuhi aturan, apakah aspek hukum atau diluar aspek hukum."
Aturan ini akan berlaku untuk semua kasus bantuan terhadap upaya bunuh diri. Prinsip luas yang sama berlaku. Seluruhnya harus memenuhi aturan, apakah aspek hukum atau diluar aspek hukum.
"Kami tidak membuat aturan berbeda untuk Dignitas," kata Keir Stamer. Dia mengatakan sebuah keputusan politis harus dibuat untuk memastikan apakah ada kasus pemberian bantuan upaya bunuh diri yang dinyatakan sah.
Dia membantah bahwa adanya interpretasi baru undang-undang ini akan menyebabkan bertambahnya kasus bunuh diri dengan bantuan. Keputusannya ada ditangan Parlemen.
Pimpinan Majelis Rendah, Harriet Harman mengisyaratkan pada wartawan BBC1 Andrew Marr pada akhir pekan lalu bahwa pemerintah mungkin akan memberikan waktu pada Majelis Rendah untuk membahas rancanagan UU yang akan membolehkan pemberian bantuan terhadap upaya bunuh diri, sambil mengatakan dia akan sangat etrkejut bila persoalan ini tidak akan menyulut perdebatan lebih panjang.
Kelompok kampanye Dignity in Dying mengatakan anggota parlemen akan berada di bawah tekanan untuk mencar jalan keluar yang layak, dimana "tidak termasuk diantaranya memerintahkan upaya bunuh diri diluar negeri."(bbc/yon/foto:gettyimages)
Keir Stamer QC berbicara setelah seorang perempuan yang menderita penyakit multiple sclerosis menorehkan sejarah hukum dengan memenangkan gugatan di pengadilan untuk mendapatkan jaminan hukum terkait upaya membantu tindakan bunuh diri.Debbie Purdy ingin tahu apakah suaminya akan dipenjara bila membantu dirinya mengakhiri hidup di Swiss.
Sebelumnya diduga bahwa aturan baru terkait hal ini hanya berlaku untuk mereka yang pergi ke luar negeri untuk mengakhiri hidup.
Lebih dari 100 orang dari Inggris pergi ke klinik Dignitas di Swiss untuk meninggal, namun tak ada seorang pun yang dituntut sejauh ini.
Namun dibawah aturan hukum Bunuh Diri 1961 yang berlaku untuk Inggris dan Wales, mereka yang membantu upaya bunuh diri orang lain, bisa dituntut dan dihukum penjara hingga 14 tahun lamanya.
Purdy, dari Undercliffe di Bradford, West Yorkshire, mendaftarkan gugatannya ke pengadilan tertinggi di Inggris setelah pengadilan tinggi setempat dan Majelis Banding mengatakan bahwa gugatan ini harus dialamatkan pada Parlemen, bukan pada pengadilan, untuk mengubah undang-undangnya.
Pekan lalu para anggota Majelis Tinggi parlemen Inggris setuju bahwa perubahan undang-undang memang wewenang Parlemen, namun menguatkan argumen Purdy bahwa Jaksa Penuntut Umum harus memuat secara tertulis faktor-faktor yang dianggap relevan untuk menentukan apakah akan menuntut atau tidak.
Starmer mengatakan pada koran Daily Telegraph: "Aturan ini akan berlaku untuk semua kasus bantuan terhadap upaya bunuh diri. Prinsip luas yang sama berlaku. Seluruhnya harus memenuhi aturan, apakah aspek hukum atau diluar aspek hukum."
Aturan ini akan berlaku untuk semua kasus bantuan terhadap upaya bunuh diri. Prinsip luas yang sama berlaku. Seluruhnya harus memenuhi aturan, apakah aspek hukum atau diluar aspek hukum.
"Kami tidak membuat aturan berbeda untuk Dignitas," kata Keir Stamer. Dia mengatakan sebuah keputusan politis harus dibuat untuk memastikan apakah ada kasus pemberian bantuan upaya bunuh diri yang dinyatakan sah.
Dia membantah bahwa adanya interpretasi baru undang-undang ini akan menyebabkan bertambahnya kasus bunuh diri dengan bantuan. Keputusannya ada ditangan Parlemen.
Pimpinan Majelis Rendah, Harriet Harman mengisyaratkan pada wartawan BBC1 Andrew Marr pada akhir pekan lalu bahwa pemerintah mungkin akan memberikan waktu pada Majelis Rendah untuk membahas rancanagan UU yang akan membolehkan pemberian bantuan terhadap upaya bunuh diri, sambil mengatakan dia akan sangat etrkejut bila persoalan ini tidak akan menyulut perdebatan lebih panjang.
Kelompok kampanye Dignity in Dying mengatakan anggota parlemen akan berada di bawah tekanan untuk mencar jalan keluar yang layak, dimana "tidak termasuk diantaranya memerintahkan upaya bunuh diri diluar negeri."(bbc/yon/foto:gettyimages)
Posts
Post a Comment